RAGAMBAHASA.com || Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi tengah mempercepat pembangunan infrastruktur yang didanai melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Dede Rukaya, menyatakan bahwa target pembangunan infrastruktur ini diharapkan selesai tepat waktu. “Untuk program DAK, kami fokus pada empat proyek jalan dan tiga proyek irigasi. Sementara untuk Banprov, ada sembilan proyek irigasi dan satu jembatan. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan semua proyek ini sesuai target pada Desember 2024,” ungkap Dede Rukaya kepada TatarMedia.ID setelah mengikuti rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke-154 pada Sabtu (10/08/2024).
Terkait kinerja Dinas Pekerjaan Umum pada tahun anggaran 2023, Dede Rukaya mengungkapkan bahwa hasil evaluasi dan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan hasil yang relatif wajar. “Meskipun ada beberapa temuan, jumlahnya tidak signifikan, dengan pengembalian hanya sebesar 299 juta dari total anggaran program sebesar 180 miliar,” jelas Dede.
“Secara keseluruhan, hasilnya masih tergolong baik, dan kami berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan di tahun 2024,” tambahnya.
Dede juga menambahkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum mendukung visi misi Bupati Sukabumi dalam meningkatkan agribisnis dan pariwisata. “Dengan peningkatan layanan dasar infrastruktur, kami berharap dapat mendorong perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, kami akan fokus pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur,” tegasnya.
Namun, Dede mengakui bahwa salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran. “Meskipun kami menghadapi keterbatasan anggaran, semangat kami untuk terus membangun tidak surut. Kami juga mendorong peran serta dunia usaha untuk berkolaborasi dalam pengembangan infrastruktur,” ungkapnya.
Dede menambahkan bahwa nilai infrastruktur jalan di Kabupaten Sukabumi masih tergolong rendah dibandingkan wilayah lain di Jawa Barat. “Wilayah lain sudah mencapai kemantapan jalan hingga 80 persen, sementara kami masih di bawah 76 persen. Oleh karena itu, kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sangat diperlukan,” pungkasnya.