RAGAMBAHASA.com || Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi untuk mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Pilkada, yang berujung pada jebolnya gerbang Kantor DPRD Kota Sukabumi, Jumat (23/8/2024) sekitar pukul 14.00 WIB. Ratusan mahasiswa dari BEM Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) berusaha masuk ke gedung DPRD dengan tujuan bertemu pimpinan dewan, menyerukan agar keputusan MK dihormati dan RUU Pilkada dibatalkan.

Raihan Nadzri Abdullah, Gubernur Fakultas Ekonomi UMMI, menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan menyampaikan sikap mahasiswa terhadap keputusan MK dan proses pembahasan RUU Pilkada oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

“Kami menolak segala bentuk kebijakan yang membatasi partisipasi masyarakat dalam demokrasi, termasuk ketentuan dalam UU Pilkada yang dapat mengurangi hak rakyat dalam memilih kepala daerah secara langsung. Kebijakan ini kami anggap sebagai kemunduran demokrasi yang tidak mewakili aspirasi rakyat,” ungkap Raihan.

Dia juga mendesak agar pemerintah dan DPR RI mematuhi keputusan MK No 60/PUU-XXII/2024 dan No 70/PUU-XXII/2024 yang diputuskan pada 20 Agustus 2024 terkait UU Pilkada.

Sebagai mahasiswa yang menjunjung tinggi konstitusi, Raihan menegaskan bahwa perubahan undang-undang harus melibatkan partisipasi publik dan tidak dilakukan secara semena-mena. Ia mengajak semua pihak untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan tatanan konstitusi yang dijamin oleh undang-undang dasar.

Raihan juga meminta agar KPU tetap independen dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah sesuai keputusan MK. Menurutnya, hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung adalah elemen penting dalam demokrasi yang tidak boleh dikompromikan.

Dia juga menekankan pentingnya peran DPR sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Raihan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus kritis terhadap kebijakan pemerintah dan lembaga negara yang berkaitan dengan RUU Pilkada.

“Partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi ini sangat penting untuk memastikan demokrasi tetap berada di jalur yang benar,” pungkasnya.