RAGAMBAHASA.com || Senin (18/11/2024), puluhan warga Desa Cipetir, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, mengepung kantor Desa Cipetir di ruas Jalan Raya Parungseah. Aksi protes tersebut mendapat pengawalan ketat dari petugas gabungan Polres Sukabumi Kota dan TNI.
Dalam aksi ini, massa membawa spanduk berisi kecaman terhadap pemerintah desa dan membakar ban sebagai bentuk protes.
Koordinator aksi, Umar, menyampaikan bahwa unjuk rasa ini merupakan wujud kekecewaan warga terhadap dugaan penyelewengan dana desa, khususnya pada proyek pembangunan jalan desa yang dinilai tidak sesuai spesifikasi.
“Kami menuntut transparansi anggaran, terutama dari dana pusat yang besarannya hampir Rp2 miliar lebih. Namun, realisasinya tidak sesuai dengan data yang kami miliki,” tegas Umar kepada media.
Ketidakpuasan Warga atas Proyek Jalan
Kemarahan warga memuncak setelah mengetahui pembangunan jalan beton di Desa Cipetir, yang menggunakan dana desa tahap ketiga tahun anggaran 2024, tidak memenuhi spesifikasi. Ketebalan jalan yang seharusnya 15 cm, berdasarkan hasil Musrenbang Desa, ternyata hanya sekitar 7-8 cm setelah dicek di lapangan.
“Kepala desa sendiri akhirnya mengakui kesalahan tersebut,” tambah Umar.
Umar juga mengungkapkan bahwa warga telah membuat petisi yang berisi ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Kepala Desa Cipetir, Dodi Wijaya. “Studi banding sebelumnya hanya ada 1.100 suara, tapi sekarang petisi sudah ditandatangani lebih dari 2.000 orang,” ungkapnya.
Tanggapan Kepala Desa Cipetir
Di sisi lain, Kepala Desa Cipetir, Dodi Wijaya, menyatakan bahwa pihaknya telah melalui berbagai tahapan sebelum memulai proyek pembangunan jalan. Termasuk musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan masyarakat.
“Mengenai ketebalan jalan, kondisi medan tidak seragam. Berdasarkan pengukuran, ada bagian yang tebalnya 8 cm, tetapi ada juga yang mencapai 17,5 cm, 15 cm, dan 10 cm,” jelas Dodi.
Meski begitu, protes warga menunjukkan adanya ketidakpuasan besar terhadap pengelolaan anggaran dan hasil pembangunan di Desa Cipetir. Kepala desa diharapkan memberikan klarifikasi yang lebih transparan untuk meredam kekecewaan warga.