Sukabumi – Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akan segera hadir di Kabupaten Sukabumi. Sekolah ini direncanakan beroperasi di Sentra Phalamartha, yang terletak di Kecamatan Cibadak, pada tahun ajaran 2025-2026.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Grand Sulanjana pada Rabu, 19 Maret 2025, Kepala Sentra Phalamartha Sukabumi, Dian Bulan Sari, mengungkapkan bahwa pada tahun ajaran pertama, Sekolah Rakyat akan memanfaatkan gedung yang sudah ada di Phalamartha dengan mengalihfungsikan beberapa bangunan menjadi ruang kelas.
“Untuk tahun ajaran 2025-2026, sarana dan prasarana akan menggunakan fasilitas yang ada di Phalamartha. Kami akan mengalihfungsikan beberapa gedung sebagai ruang kelas,” jelasnya.
Dian menambahkan bahwa pada tahun pertama, Sekolah Rakyat akan menyelenggarakan pendidikan untuk jenjang SMP. Namun, ke depannya, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengusulkan lokasi tambahan untuk pengembangan Sekolah Rakyat.
“Tahun pertama akan dilakukan revitalisasi dan alih fungsi bangunan, sedangkan tahun berikutnya akan dibangun dari awal. Di Jawa Barat, sudah ada delapan daerah yang siap untuk program ini,” tuturnya.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, juga menyatakan bahwa pihaknya masih mencari lokasi strategis untuk Sekolah Rakyat, yang dianggap penting untuk mendukung kegiatan belajar yang kondusif.
“Kami sedang meneliti lokasi yang strategis. Semoga segera ditemukan tempat yang cocok,” ungkapnya.
Di sisi lain, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa Kementerian sedang aktif melakukan sosialisasi dengan para bupati dan wali kota. Ia meminta kepala daerah yang memiliki aset dan tanah untuk mengusulkan lokasi sebagai Sekolah Rakyat.
“Kami akan memeriksa mana yang memenuhi kriteria, dan insya Allah jika memungkinkan, akan dibangun tahun ini,” kata Gus Ipul setelah Rakor dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, dan Kepala Daerah Se-Jawa Barat.
Gus Ipul menekankan bahwa Sekolah Rakyat akan difokuskan untuk anak-anak dari keluarga miskin yang tinggal di sekitar lokasi sekolah. Kriteria kemiskinan akan ditentukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Prioritas akan diberikan kepada warga miskin yang berada di desil satu di sekitar sekolah,” jelasnya.
Sekolah Rakyat juga akan menerapkan konsep asrama, sehingga orang tua dapat mengunjungi anak-anak mereka yang masih di tingkat SD. “Pemerintah memastikan bahwa sekolah ini gratis. Semua biaya, mulai dari asrama, seragam, peralatan sekolah, hingga kebutuhan lainnya akan ditanggung oleh negara,” tambah Gus Ipul.
Dalam hal pengajaran, Kemendikdasmen menyatakan bahwa salah satu syarat untuk menjadi guru di Sekolah Rakyat adalah memiliki sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG). Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa mereka akan menyeleksi guru yang sudah memiliki sertifikasi PPG, baik yang sudah berstatus ASN maupun yang belum.
“Sebanyak 50 ribu guru lulusan PPG yang belum memiliki penempatan siap mengikuti seleksi untuk Sekolah Rakyat,” ungkap Nunuk. Saat ini, belum ada syarat khusus yang ditetapkan untuk proses rekrutmen guru di Sekolah Rakyat.