Sukabumi – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Golkar, Rika Yulistina, mengungkapkan keprihatinannya terhadap nasib para guru honorer, khususnya kategori R3, yang telah mengabdi puluhan tahun namun masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
Menurut Rika, tuntutan yang disuarakan para guru honorer merupakan hal yang wajar, mengingat peran mereka yang sangat besar dalam mencerdaskan generasi bangsa. Ia menekankan bahwa pendidikan merupakan faktor utama dalam kemajuan suatu daerah.
“Guru harus diperhatikan, mereka berperan penting dalam pendidikan. Maju tidaknya suatu daerah salah satunya tergantung dari pendidikannya. Jadi wajar jika mereka (guru honorer R3) menanyakan nasib mereka ke kantor Setda,” ujar Rika pada Jumat (17/1/2025).
Rika mengakui bahwa kewenangan terkait status PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berada di tangan BKPSDM, baik di tingkat daerah maupun pusat. Namun, sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan di Komisi IV DPRD, ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak-hak para guru honorer.
“Kami (Komisi IV) akan terus berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan, agar nasib para guru honorer itu bisa lebih diperhatikan,” tambahnya.
Selain itu, Rika juga mengakui adanya keterbatasan di pihak pemerintah, baik dari segi anggaran maupun kebijakan. Meski demikian, ia menekankan pentingnya mencari solusi agar para guru honorer memiliki masa depan yang lebih jelas.
“Saya paham di pemerintahan ada keterbatasan anggaran, kebijakan, atau lainnya. Tapi, kita akan terus mendorong agar masa depan para guru honorer ada kejelasannya,” tandasnya.
Pernyataan Rika ini menjadi harapan bagi para guru honorer yang telah lama menantikan kejelasan status mereka dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dengan adanya dorongan dari legislatif, diharapkan pemerintah dapat segera memberikan kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga pendidik honorer, terutama mereka yang telah lama mengabdikan diri di dunia pendidikan.